Pelat nomor tertunda dari tahun 2016 siap dirilis

Masalah penumpukan pada plat nomor kendaraan mungkin segera berakhir. Perintah pengadilan sementara (TRO) dari Mahkamah Agung baru saja dicabut, dan ratusan ribu plat nomor yang tertunda kini dapat dirilis kepada pemilik mobil terdaftar.

Kopi pernyataan pers tertera di bawah ini:

Pernyataan Pers DOTr-LTO
23 Januari 2018

Kementerian Perhubungan (DOTr) dan Kantor Transportasi Darat (LTO) menyambut baik laporan berita mengenai putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan pencabutan perintah penangguhan sementara (TRO) pada Juni 2016 terkait pelepasan sekitar 300.000 pasang pelat nomor kendaraan dan 400.000 pelat untuk sepeda motor—di mana sekitar setengahnya telah dilepas oleh LTO kepada pemilik kendaraan sebelum penerbitan TRO.

Kedua pimpinan DOTr dan LTO merasa bahwa isu pelat nomor sudah lama terlambat, yang semakin memperburuk kekhawatiran terkait penumpukan antrian pelat nomor.

Meskipun kedua instansi belum menerima salinan resmi putusan Mahkamah Agung, DOTr dan LTO memandang perkembangan terkini sebagai bantuan besar dalam mengatasi masalah pelat nomor di negara ini.

Putusan Mahkamah Agung merupakan pembuktian bagi DOTr dan LTO bahwa kedua instansi telah secara sah menggunakan dana pemerintah, khususnya dari Anggaran Umum (GAA) untuk Program Standarisasi Pelat Nomor Kendaraan Bermotor.

DOTr dan LTO meyakinkan publik bahwa mereka akan melakukan segala upaya untuk memberikan layanan berkualitas yang layak diterima masyarakat.

Kasus ini bermula pada Juli 2015 ketika Komisi Audit menerbitkan pemberitahuan penolakan pembayaran untuk plat nomor kepada pemasok (nilai kontrak sebesar Php3,8 miliar). Karena kekurangan dana yang diperlukan, pemasok juga tidak mampu membayar pajak atas pengiriman terbaru mereka yang melibatkan 700.000 plat nomor.

Akhirnya, Biro Bea Cukai menyita pelat nomor yang tidak diambil oleh pemasok di pelabuhan. Pelat-pelat tersebut kemudian disumbangkan kepada LTO agar dapat digunakan untuk mengatasi tumpukan kasus. Namun, para pemohon (Jonathan Dela Cruz dari Partai Abakada dan Kongresional Gustavo Tambunting dari Paranaque) mengajukan TRO ke Mahkamah Agung dengan dalih bahwa sumbangan kepada LTO akan bertentangan dengan pemberitahuan larangan awal oleh COA.